Myanmar berada dalam kekacauan dan ekonominya lumpuh sejak militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi awal tahun ini, menuduhnya melakukan kecurangan selama pemilu 2020.

Majelis Umum mengadopsi sebuah resolusi dengan dukungan 119 negara sekitar empat bulan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam sebuah kudeta.

Di antara mereka yang ditempatkan pada daftar hitam Kementerian adalah empat anggota Dewan Administrasi Negara Junta, tujuh menteri, ketua Komisi Pemilihan Umum yang dikendalikan militer, dan Gubernur Bank Sentral Myanmar.

Rancangan resolusi menyerukan penangguhan segera atas pasokan, penjualan, atau transfer langsung dan tidak langsung semua senjata, amunisi, dan peralatan terkait militer lainnya ke Myanmar.

Penyelenggaraan ALM ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang baik bagi rakyat Myanmar dan membantu Myanmar keluar dari situasi saat ini.

Sanksi itu menyusul kudeta militer negara dan pembunuhan pengunjuk rasa sejak pengambilalihan kekuasaan.

Dua entitas, Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limited (MEC), adalah konglomerat yang dimiliki dan dikendalikan Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw).

Peraih Nobel, yang telah ditahan sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari, ingin bertemu pengacara secara langsung tetapi akhirnya diizinkan melakukan konferensi video di hadapan polisi.