Program Kementan saat ini cukup komprehensif dengan melibatkan industri skala ekonomi bukan hanya orientasi bantuan saja. 

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan status Karantina Wilayah dampak dari meluasnya penyebaran pandemi Covid-19. Tentunya Komite II DPD RI memandang hal tersebut akan berdampak secara menyeluruh terhadap ketahanan pangan di daerah.

Pansus Papua DPD RI terus menggali permasalahan di Tanah Papua seperti hak ekonomi sosial, dan budaya. Pansus Papua juga memandang penting terhadap isu-isu strategis lain seperti Otonomi Khusus (Otsus).

Tim Kunjungan Kerja Komite II DPD RI Provinsi Jawa Barat melaksanakan tugas dan fungsi DPD RI, yaitu pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Komite II DPD RI menyoroti masalah pertambangan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara (Sultra) 11-13 November 2019.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan evaluasi dan inventarisasi materi untuk penyusunan usul Prolegnas DPD RI Jangka Menengah tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Komite I DPD RI dalam waktu dekat akan mengusulkan pembentukan Pansus Papua dalam rangka ikut membantu penyelesaian konflik di Papua yang berkepanjangan.