KPK telah melayangkan surat peanggilan pemeriksaan terhadap CEO Lippo Group James Riady terkait kasus dugaan suap perizinan Meikarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan keterlibatan Lippo Group sebagai korporasi dalam kasus suap perizinan Meikarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Lippo Group bisa kena pidana korporasi dalam kasus suap perizinan Meikarta. Hal itu menyusul petinggi Lippo Group yang menjadi tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa CEO Lippo Group James Riady terkait kasus suap perizinan Meikarta. Penyidik KPK ingin mendalami dugaan keterlibatan James.

CEO Lippo Group James Riady mengaku pernah menemui Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang merupakan sebagai tersangka kasus suap perizinan Meikarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami dugaan keterlibatan Lippo Group sebagai korporasi dalam kasus suap perizinan Meikarta.

KPK mengingatkan agar pemerintahan kabupaten Bekasi untuk mengkaji ulang perizinan proyek Meikarta. Hal itu menyusul adanya tindak kejahatan korupsi dalam proses perizinan bisnis milik Lippo Group itu.

KPK menyebut pemerintahan kabupaten Bekasi atau pihak yang berwenang bisa saja mencabut perizinan proyek Meikarta yang saat ini sedang terjerat kasus hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan bakal menjerat Lippo Group sebagai korporasi terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi Lippo Group oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendalami sumber dana suap perizinan Meikarta.