Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan petuah kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.

Muhammadiyah mengapresiasi kandidat pasangan dari poros Cikeas, Agus-Sylvi.

Menurut Haedar, kepolisian yang bertugas menegakkan hukum diminta tidak mengembangkan tafsir-tafsir, yang dikhawatirkan menambah keraguan maupun ekskalasi.

Menurut Haedar harus bebas dari ormas-ormas yang bertujuan mengubah dasar negara.

Apa pun organisasinya, kalau aktivitas dan gerakan yang dilakukan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila harus ditindak.

Kelima unsur tersebut secara garis besar berkaitan dengan aspek kebangsaan hingga persiapan menghadapi tahun politik 2018-2019.

Terasa semakin meriah setelah kedatangan Susi Pudjiastuti ke dalam ruangan.

Pancasila berdiri di tengah, tidak terombang-ambing pada tarik menarik kepentingan ekstrim kiri dan kanan.

Amandemen UUD 45 harus didasarkan pada kepentingan yang paling mendasar, urgen, dan juga menyangkut hajat hidup kebangsaan.

Untuk itu, PP Muhammadiyah mendukung wacana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Apa yang perlu penguatan? Yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kenapa garis besar haluan negara? Kita tahu bahwa di pembukaan UUD 45 ada prinsip-prinsip mendasar kita dalam berbangsa tentang tujuan nasional, kewajiban pemerintahan, kemudian juga prinsip-prinsip kita merdeka, dan sebagainya," kata Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam terkait wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).