Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyayangkan para guru PPPK itu belum mendapat Surat Keputusan (SK) dan penggajian.

Untuk itu, ia menyerukan kepada GTK yang berhak menerima BSU dan belum aktivasi buku tabungannya agar segera melakukan aktivasi sebelum tanggal 30 Juni 2021.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Kapuslapdik) Abdul Kahar mengatakan program BSU ini merupakan salah satu kebijakan khusus Kemendikburistek pada masa pandemi Covid-19 untuk meringankan beban para pendidik dan tenaga kependidikan.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambangi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Jumat (28/5).

Target rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) harus dikawal sepenuhnya dan harus menjadi concern bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

Komisi X DPR RI mengusulkan guru honorer yang terlah mengabdi lebih dari 10 tahun secara otomatis diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selanjutnya, secara berkala melalui mekanisme lanjutan diangkat menjadi PNS.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan sikap dan komitmennya untuk memperjuangkan nasib para guru honorer.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan keprihatinan. Dengan tegas ia meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menyelesaikan masalah ini.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti kisah perjuangan seorang guru honorer Andik Santoso.

Kalangan dewan mendorong Badan Kepegawaian Nasional (BKN) segera menyelesaikan permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2019 yang belum memiliki nomor induk.