Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan kebijakan terbaru untuk mengatur sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Kerja sama ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah, terutama dalam hal perencanaan.

KPK tidak akan membatasi kewajiban keagamaan aparatur sipil negara (ASN).

Fraksi PKB DPR RI berharap, RUU ASN yang masuk dalam Prolegnas Prioritas dapat segera disahkan menjadi undang-undang (UU).

Perpustakaan Nasional RI berkomitmen menerapkan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Unifah, semangat dan dedikasi guru, pendidik, dan tenaga kependidikan patut diberikan apresiasi setinggi-tingginya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyebaran informasi mengenai kebijakan, penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat di seluruh Indonesia

Gelaran pesta demokrasi di akhir tahun 2020 dinilai dapat membuka celah bagi tindak pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Nizam mengatakan Kemdikbud sebagai rumah bagi 80 juta peserta didik mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi, harus menjadi teladan dan menjauhkan diri dari KKN.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 55/2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PANRB No. 46/2020