Taiwan mendirikan kantor untuk membantu orang-orang yang ingin melarikan diri dari Hong Kong, pasca China memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional pada Selasa (30/6).

Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dengan memberikan penyempurnaan dan catatan yang diberikan oleh fraksi-fraksi.

Komisi III DPR RI akan mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021.

China mengumumkan akan melakukan pembatasan visa bagi warga Amerika Serikat (AS) yang dinilai berperilaku buruk atas Hong Kong, jelang pengesahan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial di negara kota tersebut.

Komisi III DPR meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk melanjutkan pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) carry over, yakni RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP.

Frasa swasta dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dihapus. Hal itu bertujuan agar tidak ada dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta.

Terdakwa kasus Asuransi Jiwasraya menyatakan keberatan dengan replik JPU. Sebab, kasus Jiwasraya dinilai masuk dalam ranah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, bukan tindak pidana korupsi.

DPR akan memprioritaskan berbagai pembahasan UU pada masa persidangan ke IV Tahun Sidang 2019-2020 ini. Salah satunya yakni pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Bintang Puspayoga meminta masyarakat mengawal perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Badan Legislasi (Baleg) DPR masih melakukan pembahsan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dengan meminta masukan dari berbagai komunitas dan profesi.