Presiden Jokowi dikabarkan tidak menandatangani Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan DPR bersama pemerintah.

Komite IV DPD RI sepakat mengajukan sepuluh usulan rancangan undang-undang sebagai RUU Usul Insiatif DPD RI tahun 2019. Hal ini dijelaskan Ketua Komite IV DPD RI, Elviana saat memimpin rapat kerja pembahasan dan pengesahan program dan jadwal Komite IV Masa Sidang I 2019-2020.

Komite I DPD RI mendalami isu strategis otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah untuk memajukan daerah dengan cara mensinkronisasi dan mengharmonisasi UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Staf Protokol Wali Kota Medan bernisial AND mencoba membunuh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika menggelar operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, KPK menciduk Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Rabu (16/10).

Setelah menciduk Bupati Indramayu Supendi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Kabut asap telah memengaruhi kualitas udara di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan sebagian Thailand dan Filipina.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak masalah untuk tak dilibatkan dalam penyusunan kabinet kerja jilid II. Sebab, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil sebagai tersangka kasus suap proyek SPAM di KemenPUPR belum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pejabat negara yang dimaksud dalam Perpres tersebut, yakni ketua hingga anggota MPR, ketua hingga anggota DPR, ketua hingga anggota DPR serta menteri/kepala lembaga dan ketua hingga komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).