Rencana Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memasang tarif Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako melalui perubahan kelima atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendapatkan beragam reaksi dari publik.

Cucun dengan tegas meminta Kemenkeu, dalam hal ini Dirjen Pajak untuk terbuka ke publik, jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan yang membinggungkan masyarakat.

Rapat dengan pendapat dengan Komisi III DPR RI, Kapolri sampaikan ini.

Laporan itu muncul di tengah kecaman publik tentang perlakuan terhadap keluarga Murugappan, yang dibawa ke Pulau Christmas pada 2018 setelah klaim suaka mereka ditolak. 

Komisi III DPR mendukung penuh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menuntaskan sejumlah kasus besar khususnya yang menjadi perhatian publik. Hal itu menjadi kesimpulan rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajarannya.

Sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementan, keterbukaan publik merupakan keharusan dan hak asasi manusia yang telah diatur dalam UU No. 45 Pasal 28 dan secara teknis diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kebijakan publik harus mampu menjebol kebuntuan-kebuntuan pembangunan. 

Pengumuman itu muncul ketika Malaysia berupaya meningkatkan langkah-langkah bantuan publik di tengah penguncian virus corona baru yang diberlakukan bulan ini.

Syarief Hasan menilai, target tinggi dan tidak konsisten yang dibuat dan disampaikan oleh Pemerintah kepada publik kurang relevan dengan kondisi Indonesia hari ini.

Wacana duet Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024 mendatang kembali mengemuka ke publik.