Sejumlah negara juga menyampaikan penghargaan terhadap peran Indonesia dan Jerman selama ini sebagai negara penjuru pembahasan agenda Afghanistan di DK PBB.

Qatar dengan keras menolak klaim tersebut dan mengatakan tidak ada pembenaran yang sah untuk memutuskan hubungan.

Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, mengatakan setelah perjalanan ke Damaskus bahwa tidak ada kesepakatan dalam agenda pertemuan pada Oktober di Jenewa, yang bertujuan untuk merevisi konstitusi Suriah.

Bentuk-bentuk pembangkangan sipil, diantaranya menolak membayar pajak, tidak mau bayar listrik, bayar PBB, BPJS, dll. 

Negara yang menentang TPNW mengklaim perjanjian tersebut tidak memperhitungkan masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk mencapai perlucutan senjata nuklir yang berkelanjutan dalam skala global.

 Iran akan menjual senjata ke negara-negara yang dibenci oleh Amerika Serikat (AS), jika mereka memintanya.

Penjualan senjata ke Iran akan melanggar resolusi PBB dan mengakibatkan sanksi, beberapa jam setelah Teheran mengumumkan, embargo PBB yang sudah lama pada perdagangan senjata dengan republik Islam itu telah berakhir.

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa pembatasan pencabutan senjata dan larangan perjalanan dirancang untuk menjadi otomatis tanpa diperlukan tindakan lain.

Ketegangan antara Washington dan Teheran telah meningkat sejak Presiden AS, Donald Trump pada 2018 secara sepihak menarik diri dari kesepakatan itu.

Ini terjadi beberapa minggu setelah Bahrain dan Uni Emirat Arab menjalin hubungan dengan Israel sejak Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.