Hal itu menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang sejumlah pelanggaran tindak pidana yang dilakukan Indosurya. Temuan tersebut juga dibeberkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, belum lama ini.

Politikus Golkar itu meminta pemerintah untuk tidak tunduk pada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Mereka harus segera diberantas habis agar keamanan Papua bisa kondusif.

Bukan tanpa alasan, menurut dia ketidakyakinan itu lantaran proyek ini dirasa sudah bermasalah sejak awal. Mulai dari penggantian pelaksana proyek yang awalnya diinisiasi akan dikerjakan Jepang kemudian dalam tender dimenangkan oleh China.

Dia kesal hal ini dikhawatirkan bakal mengulang pembahasan komponen biaya haji kembali dari awal. Marwan meminta Hilman kembali mengurai lampiran komponen sesuai kesepakatan awal.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Awalnya, mereka menuju kantor pemasaran, melihat distrik 2 dan 3. Anggota DPR menaiki bus dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

F-PKS menilai penyusunan RUU tentang Kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh, teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait sehingga tidak ada pengaturan yang luput dan kontradiksi agar nantinya tidak menimbulkan kontroversi dan polemik.  

Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi RUU inisiatif DPR RI. Mayoritas fraksi menyepakati RUU ini, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak.

Pernyataan Andre bukan tanpa sebab. Politikus Gerindra itu aneh karena Lippo Grup tidak nampak melakukan aksi koorporasi kepada para konsorsium yang melakukan pelanggaran dengan tidak menyelesaikan proyek.

Ia menilai secara nasional terjadi kontraksi anggaran Iptek, dimana pada tahun 2017 saja tersedia anggaran  Rp 24.9 triliun atau 0.2 persen terhadap PDB, kini anjlok menjadi Rp 6.5 triliun atau 0.03 persen terhadap PDB pada tahun 2023.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menegaskan, kunjungan bakal dilakukan pada Selasa, 14 Februari 2023 mendatang. Kunjungan itu dilakukan pasca rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan PT MSU bersama Komisi VI DPR.