Serangana itu tidak dapat diterima, merusak dan bertentangan dengan perjanjian antara Baghdad dan Washington.
Mahfud tidak menyampaikan banyak tanggapan atas penyerahan diri Novel Baswedan, selain kata, "Bagus"
Kita mendesak Pemerintah Jokowi speak up dan menginisiasi perdamaian, menyelesaikan konflik antara Pemerintah Beijing dengan etnis muslim uighur," kata Mardani
Nusantara, kata dia, pernah berjaya dan berkiprah di dunia, sedangkan bila Tiongkok berbangga dengan Jalur Sutra, Indonesia juga mempunya hal sama, yakni Jalur Rempah
Kaum milenial dan digital berperan penting dalam mempromosikan objek wisata dan potensi daerah. Melalui daya kreasi mereka, informasi penting soal potensi yang dimiliki suatu daerah menjadi terbuka untuk diakses semua orang.
“Rembang memiliki banyak tempat wisata, Batik Lasem dan lainnya yang memerlukan promosi intensif dari kalangan milenial agar semakin dikenal rakyat Indonesia,” kata Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang, Agus Salim.
Kelima figur calon anggota Dewan Pengawas KPK, kata Presiden, berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari hakim, jaksa, hingga ekonom.
Menurut Totok, saat ini bukan saatnya peserta didik hanya disediakan soal ABC yang dianggap membelenggu kebebasan berpikir. Justru soal-soal essai, kata dia, siswa dapat menonjolkan argumentasinya.
Jabatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak diduduki oleh para politisi atau orang yang masih aktif di partai politik.
"Kalau PPP, saya tidak bicara Komisi III, sudah menyampaikan bahwa sebaiknya Dewas untuk yang pertama kali ini justru jangan diisi oleh orang-orang yang katakanlah politisi kecuali dia sudah bermigrasi ke tempat atau fungsi yang lain," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Amandemen UUD 45 harus didasarkan pada kepentingan yang paling mendasar, urgen, dan juga menyangkut hajat hidup kebangsaan.
Untuk itu, PP Muhammadiyah mendukung wacana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Apa yang perlu penguatan? Yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kenapa garis besar haluan negara? Kita tahu bahwa di pembukaan UUD 45 ada prinsip-prinsip mendasar kita dalam berbangsa tentang tujuan nasional, kewajiban pemerintahan, kemudian juga prinsip-prinsip kita merdeka, dan sebagainya," kata Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim, untuk menjelaskan alasan penghapusan ujian nasional (UN). Sebab, kata Puan, Publik belum memahami secara detail landasan kebijakan dihapusnya Ujian Nasional.