Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan forum diskusi Kiat Sukses Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Dari hasil survei juga tampak bahwa 59,8% lapisan masyarakat menyangsikan komitmen Jaksa Agung ST. Burhanudin dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kejaksaan.

Salah satunya, kami ingin BBPLK Semarang menjadi satu andalan kita sebagai wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

Pangkas Birokrasi Halau Pungli

Perpusnas menyusun konsep naskah akademik untuk kemudian dikonsultasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Jangan sampai kendala yang bersumber pada birokrasi, tapi yang jadi korban adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa.

Biro Humas Kemendes PDTT sedang mempersiapkan diri sebagai wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi (RB) tidak bisa dipisahkan dari prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan kebijakan terbaru untuk mengatur sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

ASN yang netral menjamin birokrasi yang kuat, serta mendukung iklim demokrasi yang sehat.