Kegiatan ini dibuka Kepala Biro Keuangan Rahmad Budiaji dan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Menteri Keuangan Yon Arsal, serta dihadiri Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Suratna dan Kepala KPP Pratama Tanah Abang III Hari Panca.

Yang perlu dilakukan pemerintah sekarang adalah serius melaksanakan efisiensi pengelolaan energi nasional. Karena sekarang ini bukan kondisi normal, sehingga Pemerintah dan jajaran birokrasi dari pusat sampai daerah harus menyadari turbulensi ekonomi di tahun politik ini.

Mantan Mendag ini kan whistle blower (peniup peluit) dalam kasus mafia migor yang tengah ditangani kejakgung. Karena jasa beliau, publik yang tidak yakin akan adanya mafia migor ini menjadi sadar akan adanya mafia dan guritanya. Jadi saya yakin secara sukarela beliau akan hadir dan menyampaikan informasi yang beliau ketahui.

Menurut Puan, PDIP tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan dua partai tersebut dalam Pemilu 2024.

Politikus NasDem ini tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh perihal usulan RUU LLAJ dari Komisi V, sebab belum melihat langsung surat dimaksud.

Hal yang terpenting dari pemekaran daerah provinsi di Provinsi Papua merupakan salah satu wujud implementasi dari otonomi daerah sehingga diharapkan mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah Pusat. Serta, dapat memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Kita minta sambil berjalan, sambil dievaluasi, sambil penyesuaian (harga), Pak Zulhas selaku Menteri Perdagangan juga bisa sambil mencari formula bagaimana menstabilkan harga-harga barang.

Transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. 

Kehadiran RUU KIA ini, lanjut Willy, bisa lebih menguatkan hak para suami untuk mendampingi istrinya di waktu kelahiran dengan pemberian cuti maksimal 40 hari. Di sisi lain, suami juga diberikan hak cuti untuk mendampingi istri yang mengalami keguguran paling lama 7 hari.

Seluruh fraksi di Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nuaa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) ke rapat paripurna.