BUMDesa Bersama LKD ini bermula dari eks UPL PNPM Mandiri yang asetnya triliunan tapi tidak miliki payung hukum

Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui 25 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota yang diusulkan Komisi II DPR RI menjadi RUU usul DPR RI.

HNW Harap Pemerintah Undang Fatah dan Hamas Untuk Akhiri Genosida dan Merdekakan Palestina

Karena itu, Bustanul menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan reformasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dengan memastikan bahwa peran penyuluh dapat diperkuat sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2006

Gus Halim mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri beserta jajarannya yang selama ini telah membantu, mendampingi dan mendukung Kemendes PDTT dalam mengawal dana desa

Kapan kita mendapatkan atau mendengarkan partisipasi publik tentang undang-undang ini? artinya jangan sampai kita sudah selesai (pembahasan) tingkat 1, (namun) belum pernah mendengarkan dari mereka (partisipasi publik).

Cegah Kebocoran Data Digital, Kemendes PDTT Gelar Security Awareness Data Desa

Kerja sama antara Kemendes PDTT dengan IFAD berakhir pada akhir 2024 seiring dengan pergantian masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini setelah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) masuk dalam Pasal 14 UU No 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024.

Gus Halim memaparkan, hingga 22 Juni 2024 kerja sama Kemendes PDTT dan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pendaftaran BUMDesa telah menghasilkan 18.850 yang berbadan hukum dari 65.941 BUM Desa