Dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.

Pengesahan RUU KIA sebagai inisiatif DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II.

Keputusan itu diambil setelah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat Paripurna kali ini, meminta persetujuan dari seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat pengambilan keputusan tingkat II itu.

Adies selanjutnya menyerahkan dokumen hasil laporan 2 calon hakim agung dan 2 calon hakim ad hoc Tipikor pada MA tahun 2022 terpilih itu kepada segenap Pimpinan DPR RI.

Luhut juga berjanji akan mengaudit hak guna usaha (HGU) lahan sawit industri migor, termasuk mengaudit perpajakannnya.  Bahkan Luhut  juga berencana memindahkan kantor perusahaan migor yang ada di luar negeri ke Indonesia.

Puan berharap Pemerintah segera memberi respons usai RUU KIA disahkan.

Dina menjelaskan keberpihakan nasional terhadap bisnis startup lokal mesti didukung demi masa depan ekonomi digital. Indonesia adalah pasar digital yang sangat besar dan paling menjanjikan saat ini. Jadi, ini saat yang tepat. Jangan sampai muncul penyesalan di kemudian hari hanya karena kita ragu dan takut bertindak pada hari ini.

Setelah lahirnya UU TPKS, proses yang dilakukan DPR bergeser dari legislasi ke proses pengawasan.

Menurut Dr Dina Dellyana, Assistant Professor Entrepreneurship and Technology Management Interest Group, SBM ITB, cara pandang seperti itu adalah keliru. GOTO akan tetap mampu melakukan buyback menggunakan uang sendiri (self financing), tanpa menggunakan dana investasi dari Telkomsel.