Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arief Wibowo menuturkan bahwa dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan terus menampung masukan dari para pakar.

Anggota Komisi IV DPR RI Effendi Sianipar meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memberikan serta menyalurkan bantuan kepada para petani yang terdampak pandemi Covid-19.

Dalam Rapat Koordinasi antar Baleg dengan Komisi-Komisi di DPR terkait evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas 2020 pada Selasa 30/06, Komisi VIII DPR RI menyatakan mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas 2020.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mendorong di masa-masa pandemi Covid-19 digunakan untuk perbaikan aspek-aspek lingkungan pada sektor pariwisata di Indonesia.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan idealnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Partai Politik.

Selain Kejagung, Dirjen Imigrasi juga turut bertanggung jawab dalam mendeteksi lalu lintas terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang berstatus buron dengan bebas keluar masuk Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menyatakan kinerja Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan masyarakat di tengah meluasnya wabah virus Corona (Covid-19) sudah bagus.

Komisi X DPR meminta pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta yang menjadi perhatian banyak pihak harus dicabut.

Komisi III DPR mempertanyakan sistem intelijen Kejagung terkait informasi terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang berstatus buron dengan bebas keluar masuk Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta negara hadir dan bertindak power full dalam pengadaan reagen atau bahan kimia yang dibutuhkan untuk mendeteksi Covid-19 melalui tes polymerase chain reaction (PCR).