Pimpinan DPR Harus Jamin Penuntasan Pembahasan RUU PPRT menjadi Undang-Undang

Menkumham Yasonna Laoly resmikan 51 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kanwil Kemenkumham Banten

Rancangan awal RPJMN 2025-2029, bidang perdesaan jadi prioritas nasional ke-6 (PN 6), yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Dikatakan Gus Halim, Rapat Pimpinan Paripurna ini sangat penting karena melakukan Evaluasi Kinerja Kemendes PDTT hingga Semester I Tahun 2024

Tercatat pada 2024, dana desa diokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia

Dalam Undang-Undang sudah jelas RUU yang masuk Prolegnas itu harus diselesaikan sebelum pengetukan RAPBN.

Dorong Pimpinan DPR segera Tuntaskan Pembahasan RUU PPRT menjadi Undang-Undang

Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara diyakini Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Taufik Madjid segera lepas dari status daerah tertinggal.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Taufik Madjid menegaskan pentingnya kontribusi anak muda dalam pembangunan daerah.

Setidaknya dalam hasil analisa data dan informasi yang kami miliki, dari total 159 pemerintah desa di Kabupaten Konawe utara terdapat 145 Desa yang disinyalir menjadi korban pungli modus pengadaan Pembuatan Website Desa (Profil Desa) yang dilakukan oleh oknum pemerintah kabupaten konawe utara pada tahun anggaran 2017-2018 yang hingga saat ini belum terealisasikan.