Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya presiden, justru kami akan bicara dengan DPR.

Mengapresiasi capaian positif yang berhasil dicapai PT ASDP di antaranya adalah peningkatan kapasitas parkir kendaraan di Pelabuhan Merak yang kini terintegrasi dengan Pelabuhan Indah Kiat, yang dapat menampung sekitar 500 kendaraan kecil.

Baleg DPR RI mempertimbangkan penggunaan metode omnibus law untuk revisi 8 undang-undang (UU) yang terkait sistem politik dan Pemilu.

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) dalam rangka meninjau operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Bandung, Jawa Barat.

Kita harus lihat konteksnya, konteksnya seperti apa, dan apa undang-undang seperti apa yang harus kita gol-kan.

Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK.

Kinerja Kejagung belakangan mendapat apresiasi besar dari publik. Korps Adhyaksa bahkan dianggap berhasil memulihkan keyakinan publik atas penegakan hukum di Tanah Air.

Uhamka resmi membuka program studi (prodi) baru S1 Hukum Bisnis, seiring dengan terbitnya SK Kemdikbudristek Nomor 721/E/O/2024.

Dorongan itu disampaikan KPK menanggapi temuan uamg tunai sejumlah Rp920 miliar dari rumah Zarof Ricar.

Jadi gini loh, jangan sekarang disimpulkan bahwa DPR menolak RUU Perampasan Aset atau menerima perampasan aset, kita ini lagi konsolidasi sedang mencari tahu mana undang-undang yang perlu.