Komisi X DPR RI menerima aspirasi Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPGSI).

Kalau dalam segi konsepnya baik itu peraturan, kemudian strategi pengadaannya, terus kemudian strategi pendistribusiannya. Menurut saya, banyak hal-hal baru dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang (dapat) untuk mengantisipasi hal-hal yang kita khawatirkan.

Bangun Kemandirian dan Keberlanjutan Energi demi Kemakmuran yang Merata

Jadi dalam forum (rapat Komisi II) ini saya mengajak semuanya, kita timbang ulang SIREKAP (karena) bisa jadi bencana karena itu tidak ada audit dan kita belum melakukan simulasi ataupun verifikasi terhadap prosesnya.

Jadi secara kelembagaan harus kita pertegas supaya tidak ada dispute di sini. Ini kalau terjadi dispute di sini akan terjadi, ada lagi ego lembaga ini yang berbahaya dalam undang-undang ini.

Hari ini, kami diundang teman-teman di DPR untuk melaporkan sekaligus meminta masukan dari DPR terkait beberapa hal strategis untuk mengakselerasi manajemen ASN dan reformasi birokrasi. Teman-teman di DPR memiliki concern yang kuat untuk mengawal berbagai kebijakan strategis, agar cita-cita birokrasi profesional berkelas dunia bisa terakselerasi capaiannya.

Berdasarkan informasi yang saya terima, sesuai kontrak kerja sama MSPA (Master Sales and Purchase Agreement ) atau perjanjian Induk antara PGN dan Gunvor, seharusnya pada bulan Januari 2024 ini PGN harus mengirimkan Cargo LNG atau gas alam cair ke Gunvor sebanyak 3-3,7 juta MMBTU. Namun, PGN diindikasikan akan gagal mengirimkan cargo tersebut.

FGD ini sangat penting, karena KUHP ini merupakan payung terkait dengan hukum undang-undang hukum pidana, maka ini harus disosialisasikan kepada masyarakat untuk penyempurnaan peraturan-peraturan nanti di bawahnya.

Otoritas pengawas nuklir nasional kita secara independen dan obyektif harus bisa memastikan keamanan produk ini bagi masyarakat Indonesia. Karena pengguna hand phone produk China di Indonesia sangat besar.