Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri menyambut positif tawaran kerja sama program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) Penanaman Nasional Madani (PNM) dengan Desa Migratif Produktif (Desmigratif).

Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Bekasi akan segera melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang program pengukuran produktivitas makro dan mikro.

Pemerintah harus berkomitmen melakukan transformasi sektor informal menjadi formal dalam bingkai penyediaan perlindungan yang maksimal kepada buruh informal.

Selama 2018, Lembaga Bantuan Hukum Pers telah menangani 11 kasus ketenagakerjaan di tujuh perusahaan media. 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker) Hanif Dakhiri menilai angkatan kerja yang kurang kompeten menjadi salah satu kelemahan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri meminta agar perguruan tinggi di seluruh Indonesia terus meningkatkan relevansi dengan dunia industri

Setiap pekerja sejatinya berhak sekaligus wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Termasuk para pekerja informal yang terkoneksi dengan dunia digital seperti mitra pengemudi ojek online (Ojol).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menilai para pengusaha harus memperkuat daya saing agar dapat memenangi kompetisi bisnis secara sehat.

Publik mengaku merasa puas dengan partai politik (Parpol) terkait dengan isu ketenagakerjaan di tanah air.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengapresiasi atas diluncurkannya inovasi pelayanan baru dari BPJS Ketenagakerjaan.