Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi komitmen dalam rangka melindungi data pribadi seluruh warga negara Indonesia. 

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) harus segera dilakukan. Hal ini mengingat belum adanya UU yang secara khusus mengatur soal pelindungan data pribadi ini.

Penandatanganan itu dilakukan sehari setelah Parlemen Australia mengeluarkan undang-undang yang memaksa rakasasa media sosial itu membayar perusahaan media karena menggunakan konten di platformnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kalangan dewan menilai wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bukan pilihan ideal untuk merespon polemik penggunaan pasal karet dalam UU tersebut.

Pemerintah harus segera menyempurnakan naskah akademik dan rancangan terbaru RUU Perampasan Aset Pidana.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry menilai, surat edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai terobosan progresif.

Presiden Pakistan Arif Alvi mendesak Prancis untuk menghentikan "sikap diskriminatif" terhadap Muslim menjadi undang-undang yang ditujukan untuk memerangi ekstremisme

Parlemen Iran yang didominasi konservatif mengesahkan undang-undang pada Desember yang menuntut negara itu menangguhkan beberapa inspeksi jika Amerika Serikat (AS) gagal mencabut sanksi. Undang-undang tersebut akan mulai berlaku pada Selasa.

langkah dramatis Facebook datang saat Australia siap untuk mengadopsi undang-undang yang akan memaksa platform digital untuk membayar konten berita.