Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meyakinkan konsep pemungutan suara dapat terlaksana dengan penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait Pemulihan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp571,5 triliun.

Setelah melalui pendalaman, Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Rencana Kerja Anggaran ( RKA) K/L Tahun 2021 sebesar Rp 6,65 triliun.

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Pengelola Barang Bukti (PBB) KPK menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 meter persegi atas nama Mojokerto Mustofa Kamal Pasha.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaksa menunda putusan sidang etik terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri dan pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap.

KPK meminta tambahan anggaran sebesar Rp825 miliar kepada Komisi III DPR. Sebab, pagu indikatif anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak sesuai dengan usulan.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry menyoroti program kerja Polri yang bermasalah khususnya sejumlah program yang menyangkut Informasi Teknologi (IT) dan Komunikasi yang mangkrak.

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menilai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) yang ada di Institusi Kepolisian Republik Indonesia dinilai sudah rasional.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengimbau agar Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membangun sinergi dalam penegakan hukum.