Sesuai apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa 3 bulan - 4 bulan ini harus selesai, jadi mudah-mudahan tidak memerlukan waktu yang lama.

Komisi X DPR sudah mulai melakukan RDPU, meminta masukan dari kalangan masyarakat, khususnya sejarawan.

Tidak tertutup kemungkinan apabila ada ditemukan fakta penegak hukum yang tidak perform kami akan berikan catatan evaluasi khusus kepada penegak hukum, bahkan kami bisa saja meminta penegak hukum itu untuk dicopot dari posisinya.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara DPD RI dengan Kemenko PMK, serta Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan manusia dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari win-win solution yang terbaik bahwa bagaimana jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah.

Yang penting itu tertib dan menjunjung tinggi kepentingan masyarakat banyak ya, pesan kami kepada teman-teman Ojol yang hari ini melaksanakan demo ya kami sudah menangkap aspirasi dari teman-teman.

Kami sedang menginisiasi untuk perbaikan, salah satunya kami akan mengusulkan apakah nanti nempel di revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) atau nanti kami buat undang-undang baru itu Sistem Transportasi Nasional.

Dengan mengucap Bismillaahirrohmaanirrohiim, perkenankanlah kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, hari Selasa, 20 Mei 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketua Pondok Pesantren Mambaul Ma`arif Denanyar Jombang, Ustadz Mujazun, menyatakan bahwa peningkatan angka PHK yang semakin tinggi telah mendorong pesantren untuk menambah kuota beasiswa bagi santri dan mahasantri.

Kami ingin memastikan bahwa jemaah yang sudah terbagi-bagi ini, yang sudah terjadi dari Madinah ke Makkah, supaya mereka sudah bisa dikembalikan dengan kelompok-kelompoknya masing-masing, termasuk suami istri.