Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengusulkan ada langkah darurat untuk memastikan ketersediaan nakes dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19 di Tanah Air.

Komisi X DPR RI mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada jasa pendidikan seperti sekolah.

Komisi X DPR RI mendukung perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim tentang pembelajaran tatap muka (PTM) yang berlangsung Juli 2021 mendatang.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Juli 2021. PTM dilaksanakan dua hari dalam seminggu.

Target rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) harus dikawal sepenuhnya dan harus menjadi concern bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

Kalangan dewan angkat bicara soal keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Mendikbud, Menag, dan Mendagri terkait seragam sekolah dicabut.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta agar Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) menjadi penggerak utama transformasi guru dalam Peta Jalan Pendidikan.

Kalangan MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) memandang perlu adanya PJP (peta jalan pendidikan) yang jelas untuk membangun manusia Indonesia.

Kalangan dewan mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mencegah terulangnya kebocoran informasi terkait kebijakan yang belum selesai.  

Anggota Komisi I DPR RI Dapil Jatim IV dari fraksi PKB, Drs. HM. Syaiful Bahri Anshori memberikan bantuan pada korban bencana gempa di Kabupaten Lumajang.