Indonesia memperjuangkan agar Asean mempunyai komitmen serius dalam melindungi pekerja migran.
Perlindungan yang mengacu pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia itu, tak hanya diberikan kepada pekerja migran, namun juga kepada keluarganya
Adapun negara penerima pekerja migran bertanggungjawab menjamin HAM dan hak dasar serta martabat pekerja migran dengan memberikan perlakuan yang adil.
Pertemuan rombongan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan anggota Timwas TKI bersama ratusan perwakilan pekerja migran dan organisasi masyarakat Indonesia di Brunei yang berjumlah 49 organisasi berlangsung hangat dan penuh dengan suasana kekeluargaan.
Sebagian warga Indonesia itu merupakan bagian dari kesepakatan Otoritas penegakan hukum imigrasi Amerika Serikat (ICE) pada 2010.
Ini gegaranya, ideo unggahan Wakil Ketua Partai Britain First, Jayda Fransen yang dikenal sebagai partai antimuslim dan antimigran Inggris.
Dari aspek perlindungan, dikatakan Hanif selama ini pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kemajuan dalam sistem migrasi pekerja seperti Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru disetujui oleh DPR
Larangan masuk yang berlaku sekarang merupakan jenis pembatasan ketiga yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump.
UU tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam memperbaiki tatakelola untuk pekerja migran yang lebih baik, baik bagi pekerja migran maupun keluarganya
Dari sekitar 400.000 migran, sembilan persen adalah anak-anak, dan mengejutkan, lebih dari 14.000 anak tidak didampingi.