Yang harus dilihat adalah bagaimana nanti pengaturannya di dalam rancangan undang undang yang sedang dibahas di badan legislasi karena ini masih tahapan awal jadi memang masukan-masukan dari teman-teman organisasi profesi ini menjadi bagian yang penting buat kita untuk dijadikan masukan dan dijadikan bahan pertimbangan.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas kepada PT. GNI karena lalai menjamin keamanan, keselamatan kerja karyawan, sehingga terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja.

Dalam praktiknya holding sub-holding ini memang akan memisahkan beberapa peran PLN  yang selama ini terintegrasi. Untuk tahap awal pelaksanaan holding sub-holding akan memisahkan PLN dari sektor pembangkit. PLN akan difokuskan mengelola sektor distribusi dan transmisi.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebut, Pemerintah harus serius melaksanakan revisi ini agar tidak mundur lagi dari waktu yang diharapkan. Mengingat isu revisi Perpres ini sudah lama direncanakan tapi hingga sekarang belum terlihat kejelasannya.

Dana-dana ini seharusnya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, namun tidak bisa terserap dan kemudian malah dialihkan untuk proyek yang belum jelas keuntungannya.

Menurut kami, persoalan ini terjadi karena lemahnya tata kelola beras nasional, di mana saat musim panen raya bulan Februari hingga April, penyerapan Bulog yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk mengisi CBP sangat rendah. Hanya 233.240 ton. Sedangkan, produksi beras petani dari bulan Februari-April 2022 12,82 juta ton. Artinya, produksi dalam negeri (seharusnya) cukup untuk pemenuhan CBP.

PKS memandang putusan MK pada 2008 lalu yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bisa mengenal, memililh, dan menetapkan wakil mereka secara langsung, orang per orang. Sistem proporsional terbuka dinilai tidak lagi menyerahkan kewenangan penuh pada partai politik.

Kebijakan perpajakan ini kurang tepat diberlakukan sekarang, terlebih daya beli masyarakat masih rendah dan belum pulih.

Dengan kondisi seperti sekarang saja, para pengusaha batubara sudah tajir-melintir, apalagi kalau diterapkan royalti nol persen.  Mereka akan semakin berpesta menikmati SDA gratisan yang ada.  Padahal konstitusi mengamanatkan, agar SDA karunia Tuhan ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.