Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dinilai secara etika, sudah tidak layak untuk memimpin partai. Sebab, Sohibul dianggap telah merusak reputasi PKS.

Target penerimaan pajak negara dinilai menjadi salah satu solusi pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengatasi membengkaknya utang luar negeri yang saat ini mencapai Rp 4.754 triliun per-akhir Februari 2018.

Potensi tiga poros dalam kontestasi Pilpres 2019 terbuka lebar. Hal itu sebagaimana yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta saat menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai petahana.

Dari lima Parpol yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi, hanya PPP dan Partai Hanura yang menyodorkan kadernya sebagai Cawapres untuk mendampingi Presiden Jokowi.

Sejumlah Kyai Nahdlatul Ulama (NU) menyerahkan panca amanah umat Islam kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk diperjuangkan dan diwujudkan melalui Pilpres 2019 mendatang.

Sejumlah Kyai NU menyerahkan panca amanah umat Islam kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk diperjuangkan dan diwujudkan melalui Pilpres 2019 mendatang.

PPP memprediksi wacana munculnya poros baru atau poros ketiga pada Pilpres 2019 akan mustahil bisa terwujud. Sebab, lima partai politik telah menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berjanji akan mencabut laporan pidana dari Polda Metro Jaya, jika Sohibul Iman menyatakan mundur dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah resmi mempidanakan Presiden PKS Sohibul Iman ke Polda Metro Jaya. Sohibul dinilai telah melakukan pencemaran nama baik dan merusak reputasi PKS.

Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk berhati-hati terkait membengkaknya utang luar negeri hingga mencapai Rp 4.754 triliun per-akhir Februari 2018.