Kelihatannya tidak berimbang. Apalagi secara kemanusiaan hukuman ini kurang setimpal dengan jumlah korban dan nyawa yang hilang akibat tragedi ini.

Menurut dia, saat ini Pemerintah tidak mau menjadikan kesejahteraan petani sebagai fokus dari kebijakan pertanian, buktinya dari soal kebijakan harga gabah dan beras terlihat selalu merugikan petani dan sekedar uji coba yang terlihat dari adanya surat edaran tentang harga batas atas gabah beras yang kemudian beberapa hari setelahnya dinyatakan dicabut atau tidak berlaku.

Kepala Departamen Perekonomian DPP Partai Demokrat ini lantas menyinggung soal kesibukan Erick Thohir sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Kami di DPR menunggu kesiapan pemerintah. Kami tahu RUU ini sangat dibutuhkan, kami pasti akan bahas segera setelah ada Surpres dan Penunjukan Wakil Pemerintah diterima DPR.

Menurutnya, hingga kini pemerintah dan DPR belum pernah membahas besaran subsidi pembelian kendaraan listrik tersebut. Karena itu ia meyakini keputusan tersebut belum bisa dilaksanakan.

Prihatin sekali keluarga pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat. Mudah-mudahan ada langkah tegas dan evaluasi dari Bu Menteri (Sri Mulyani), sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Nah permasalahannya memang Pertamina tidak bisa menjaga asetnya. Sehingga buffer zone yang seharusnya kosong, dan tanah Pertamina ini tapi (kenapa) bisa dihuni warga. Bukan hanya salah Pertamina, tapi juga salah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang menurut saya tidak mampu membantu Pertamina menjaga aset nya.

Ini bukti bahwa obyek vital nasional tidak teramankan dengan baik oleh Pertamina, oleh berbagai pihak, baik dari sisi infrastruktur maupun sarana dan prasarana.

Sampai saat ini walaupun KIB belum mengumumkan siapa nama calon presiden dan calon wakil presidennya bukan berarti kondisinya rapuh, kondisinya solid bahkan terbuka partai-partai lain untuk bersatu.

Erick jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Ia harusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan.