Menaker Ida berusaha menjelaskan maksud Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, ke PBNU

Istana negara membantah terkait isu yang beredar terkait Perpres soal penambahan jabatan Wamen di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).

 KSPN sudah mengkritisi substansi omnibus law atau RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dalam pembahasan di tim tripartit

DPR RI dan Pemerintah berusaha memberikan hak pekerja dan kewajiban bagi pengusaha pada proporsi yang baik dan adil.

Baleg DPR RI kembali menggelar Rapat Panja RUU Cipta Kerja guna melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Sensitifnya pembahasan klaster ketenagakerjaan, menuai pro kontra didalam pembahasan Panja.

Sisanya sekitar 150.000 kami kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk dilengkapi datanya

Rekening-rekening bermasalah calon penerima ini pun dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk proses verifikasi lebih lanjut.

Hadiri Pertemuan Menteri G20, Menaker Ida Paparkan Empat Isu Strategi Ketenagakerjaan

Ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendampingi program bantuan subsidi gaji atau upah dibawah Rp5 juta.