Fraksi PKS mendesak para Menteri dan jajaran birokrat terkait tata kelola migor curah, khususnya Menperin yang menjadi ujung tombak kebijakan ini, agar sigap dan gerak cepat dengan kebijakan teknis turunan.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan kebijakan mengakhiri pelaksanaan rekayasa lalu lintas diambil setelah melihat kondisi saat arus balik yang sudah mulai lancar.

Jerman membalikkan kebijakan lama untuk tidak mengirim senjata berat ke zona perang pekan lalu menyusul tekanan di dalam dan luar negeri untuk membantu Ukraina menangkis serangan Rusia.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKASP) DPR RI ini bahkan menilai kebijakan larangan ekspor CPO merupakan kebijakan populis. Dampaknya tidak hanya merugikan petani, tapi juga merugikan pengusaha dan negara.

Kami minta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani sawit rakyat tersebut. Sebaiknya pemerintah memberikan insentif kepada mereka. Sebab pemerintah harus bertanggung-jawab atas kebijakan yang diputuskannya terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak. Apalagi pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah.

"Arah perjalanan bangsa sudah tidak jelas. Dari berbagai bidang sudah tidak ada kebijakan yang pro rakyat. Semua bikin sengsara rakyat

Saya menduga ini bisa saja terjadi karena faktor ekonomi. Tapi bisa juga karena faktor lainnya. Apakah ada kebijakan atau persyaratan yang memberatkan mereka jika menggunakan Kapal Ferry dan lainnya, ini juga yang harus didalami. Ini bukan sekadar kecelakaan semata.

Kita patut bersyukur dengan segala capaian positif investasi di masa pemulihan ekonomi nasional yang begitu luar biasa ini. Tentunya tidak terlepas dari pendekatan kebijakan pemerintah dalam melakukan pengendalian terhadap pandemi Covid-19 secara efektif dan kelihaian para Menteri terkait, khususnya menteri BKPM Bahlil Lahadalia dalam melakukan diplomasi investasi dan penyesuaian mekanisme perizinan usaha yang lebih ramah investasi.

Yang pertama dari segi konten yaitu berbagai ralat tentang isi kebijakan, terutama apa saja yang dilarang ekspor. Yang awalnya CPO (minyak sawit mentah) dilarang ekspor, ternyata hanya bahan baku minyak goreng (RBD Palm Olein) saja yang dilarang. Lalu kemudian ada ralat berikutnya bahwa memang CPO yang dilarang ekspor.

Kebijakan pemerintah saat ini yang memberikan subsidi kepada produk BBM dapat dipahami tapi cara tersebut justru menyulitkan pemerintah sendiri.