DPR mengingatkan agar Lippo Group tidak semena-mena terhadap konsumen Meikarta. Perusahaan milik James Riady itu tidak bisa mengatur Indonesia.

Pernyataan Andre bukan tanpa sebab. Politikus Gerindra itu aneh karena Lippo Grup tidak nampak melakukan aksi koorporasi kepada para konsorsium yang melakukan pelanggaran dengan tidak menyelesaikan proyek.

Kita memang butuh jabatan fungsional yang lebih tinggi lagi terutama di bidang perancangan perundang-undang, karena tugas utama DPR ini kan membentuk undang-undang dan sangat banyak persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pembentukan undang-undang di DPR ini ya. Hal itu membutuhkan kualitas SDM yang baik.

Saya pikir apa yang terjadi di lapangan tentang mobil Fortuner itu sangat disayangkan. Kita ada peraturan tentang membawa senjata tajam maupun senjata yang mirip dikategorikan dengan senpi.

Bos Lippo Group James Riady diagendakan menjalani rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2). James dan para petinggi Lippo Group lainnya, serta pengembang Meikarta dipanggil dalam rangka pembahasan mengenai aspirasi dari konsumen pengembang pembangunan Apartemen Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama.

Nah, ini saya pikir dinamika dalam perpolitikan yang wajar dan biasa, dan itu tergantung. Dan Pak Sandi waktu itu juga sudah mengatakan, waktu menjumpai Pak Prabowo itu mengatakan akan tegak lurus terhadap partai.

Ia menilai secara nasional terjadi kontraksi anggaran Iptek, dimana pada tahun 2017 saja tersedia anggaran  Rp 24.9 triliun atau 0.2 persen terhadap PDB, kini anjlok menjadi Rp 6.5 triliun atau 0.03 persen terhadap PDB pada tahun 2023.

Hal itu disampaikan Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (13/2).

Saat ini Panja Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI sedang menyiapkan laporan kerjanya dan menemukan banyak Pekerjaan Rumah (PR) dalam peningkatan mutu perguruan tinggi kita. Secara umum mutu pendIdikan tinggi kita masih jauh dari harapan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti kasus Meikarta yang dinilai telah menzalimi para konsumen pembelian apartemen.