Di sejumlah negara tetangga kita sedang mengalami peningkatan kasus covid-19, sejumlah pihak terkait dan masyarakat harus mewaspadai kondisi tersebut, termasuk di sektor pariwisata.

Kesempatan ini sebaiknya menjadi momentum evaluasi secara menyeluruh kebijakan keamanan di Papua. Perlu ada kebijakan jelas dari Pemerintah Pusat karena faktanya eskalasi gangguan keamanan di Papua tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara biasa seperti yang dilakukan selama ini.

Penutupan akses putar balik (u turn) hingga penghapusan jalur sepeda dan pejalan kaki dinilai tidak menyelesaikan masalah.

Minta tolong untuk pos kesehatan jangan sampai lupa karena itu merupakan prioritas. Kemudian kalau bisa rest areanya juga menampung UMKM agar ekonomi masyarakat di sekitarnya juga bisa hidup.

Hari ini saya sidak ke Gerbang Tol Cikampek Utama melihat secara langsung arus mudik lebaran 2023 ini dan juga melihat langsung kesiapan PT. Jasa Marga selaku pengelola jalan tol ini. Tadi sempat padat tapi sekarang sudah berangsur lancar karena ada contraflow.

Para pemudik tentu akan membeli barang sepanjang perjalanan mudik seperti di rest area atau toko untuk membawa oleh-oleh. Dengan bergeraknya UMKM daerah, otomatis ekonomi daerah juga ikut bangkit.

Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh. Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil.

Tingkatkan testing dan tracing, terutama di pintu kedatangan luar negeri dan di perbatasan wilayah atau daerah yang menjadi tujuan mudik lebaran 2023.

Saya juga menerima Duta Besar Armenia untuk Indonesia yang baru saja menjabat pada tahun lalu September 2022.  Ya mereka ingin sekali ada grup kerja sama antara Parlemen Indonesia dengan Armenia.

Semua laporan dan aduan harus ditindaklanjuti, lakukan verifikasi informasi dan verifikasi dari sisi perusahaan. Jika memang terindikasi ada pelanggaran maka harus dilakukan penindakan dan pemenuhan hak para pekerja.