Tidak jelas alasan pemecatan itu. 

Partai Demokrat menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam di sejumlah tempat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan ini berasal dari DPP, ditambah dengan swadaya para anggota DPR/DPRD serta kader setempat.

Kubu KLB pimpinan Moeldoko yang ditolak pemerintah dinilai hanya bermodalkan nekat dan niat buruk. Sebab, aktor dibalik KLB ilegal tersebut masih bermanuver dengan menyebarkan informasi hoax.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang revisi atas Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, merupakan usul inisiatif DPR. 

Sampai saat ini belum ada legal standing yang mengatur larangan mudik, sehingga pemerintah sering menciptakan blunder dan inkonsistensi.

Uang tersebut untuk diberikan kepada kader partai demokrat di daerah yang ditagih setoran oleh DPP Partai Demokrat.

Mengapresiasi langkah konkrit dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat yang telah bergotongroyong membantu masyarakat terdampak.

Konflik Partai Demokrat ke Personal  dan Sulit Disatukan

Partai Demokrat KLB Sibolangit tidak legowo

Kubu KLB Deli Serdang tidak mampu menunjukkan dokumen resmi mandat perwakilan DPD dan DPC dari Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat se-Indonesia.