Kalangan dewan angkat bicara soal rencana pemerintah yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, serta perluasan pengenaan PPN untuk sembako, jasa sekolah, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja dan beberapa bentuk jasa lainnya.

Kalangan dewan mendesak pemerintah membatalkan rencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok (sembako).

Kalangan dewan mengkhawatirkan “ledakan” krisis keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Anggota DPD RI, Yorrys Raweyai angkat bicara soal Revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang saat ini prosesnya tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Kalangan dewan menyambut baik rencana pemerintah membuat sistem penggabungan antara data pribadi dengan satu data kependudukan.

Kalangan dewan meminta pemerintah agar mengawal pemulangan 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia periode Juni-Juli 2021 secara ketat.

Kalangan dewan mendukung rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Kalangan dewan menyoroti rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Kalangan dewan mengusulkan pemberlakuan tes wawasan kebangsaan (TWK) tak hanya dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kalangan dewan menilai pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi terlalu prematur dan tidak clear.