PT Jhonlin Baratama melalui Agus diduga menyuap dua mantan pejabat di Ditjen Pajak sebesar 3 juta dolar Singapura atau sekitar Rp39 miliar.

KPK tidak bisa sembarangan mengubah isi LHKPN pejabat. Sebab, KPK tidak mengetahui pasti total kekayaan dari setiap pejabat di Indonesia.

LHKPN bagi penyelenggara negara hukumnya wajib. Hal itu perlu dilakukan tiap tahun untuk mencegah korupsi terjadi di Indonesia.

Pengisian LHKPN diakses melalui situs resmi yang telah dibuat KPK. Sehingga pengisian laporan kekayaan itu tidak perlu dilakukan secara tatap muka.

Pahala menjelaskan saat ini tim penindakan dan pencegahan KPK punya pola kolaborasi baru dalam penanganan dan pengembangan kasus. 

Para pejabat telah mempercepat program vaksinasi nasional saat mereka memerangi wabah varian Delta yang mendorong Ardern untuk memerintahkan penguncian nasional cepat bulan lalu.

Pada dasarnya rencana tersebut baik dan memang perlu didukung. LHKPN ini juga perlu untuk meningkatkan integritas serta transparansi para pejabat BUMN yang selama ini tak pernah diwajibkan melaporkan harta.

Kalau sekarang memang hanya Komisaris dan Direksi beserta pejabat tingkat 1 di BUMN Induk saja yang dimintai LHKPN. Rencana Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sangat progresif dan layak diapresiasi karena langkah ini akan mengurangi keinginan prilaku korup di semua entitas anak, cucu dan afiliasi BUMN.

Tindakan penguncian dilakukan karena kekhawatiran tumbuh atas jejak berkas digital yang ditinggalkan oleh mantan pejabat dan mitra internasional mereka.