Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk meningkatkan sistem pengamanan terhadap seluruh pegawai. Hal itu pasca adanya teror bom di kediaman dua pimpinan antirasuah tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sejumlah anggota DPRD Bekasi kecipratan uang suap perizinan proyek Meikarta milik Lippo Group.
Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Jokowi turun tangan dalam membongkar aksi teror bom di kediaman dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif.
Pengguna enggan untuk menerbangkan pesawat karena khawatir ada anggapan pamer kekayaan yang mungkin dianggap sebagai ejekan pemerintah atas kampanye anti-korupsi.
Meski dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diteror bom, institusi pemberantasan korupsi itu tidak gentar dalam memberangus tindak kejahatan korupsi di tanah air.
Aparat kepolisian diminta untuk segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku teror bom di kediaman dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kediaman dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diteror bom. Rumah Ketua KPK Agus Rahardjo diteror sebuah tas warna hitam yang diduga berisi bom rakitan jenis High Explosive.
Rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief diteror dengan dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal, di Kalibata Selatan, Jakarta, Rabu (9/1) dini hari.
Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aher akan diperiksa terkait kasus suap perizinan Meikarta, bisnis Lippo Group.
Hal ini disampaikan setelah Mendikbud melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/1).