DPR RI mengesahkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Atas keputusan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat berbagai apresiasi, termasuk dari kelompok perwakilan PRT.

Ketua MPR; Pengawasan Pelaksanaan PPHN bisa Dilakukan DPR Melalui RUU APBN

Puan kemudian mengetuk palu, tanda Perpu Cipta Kerja sudah sah menjadi Undang-Undang. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para perwakilan pemerintah atas kerja sama selama pembahasan RUU tersebut.

Penugasan ini tertera dalam surat Pimpin DPR dengan nomor T/160/PW01/02/2023 tertanggal 14 Februari 2023. Surat itu ditandatangani Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Lanjutan Pembahasan RUU PPRT Harus Dipersiapkan dengan Matang

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan dukungannya terhadap investasi terutama di sektor industri minyak dan gas (Migas) di Indonesia.

Pakar hukum ini meyakini, masalah pembahasan RUU PPRT tentu memiliki alasan yang kuat.

Menaker Tekankan Sinergitas Program Dekonsentrasi Tahun 2023 Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyampaikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merupakan UU No. 8 Tahun 1999 imemiliki substansi yang bermasalah. 

RUU PPRT Dibawa ke Sidang Paripurna, Babak Baru dalam Proses Perlindungan Pekerja Rumah Tangga