Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKA FH Undip), Asep Ridwan, meminta kepolisian menegakkan pendekatan restorative justice dalam kasus penangkapan tiga mahasiswa Undip saat demo 1 Mei 2025.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) membuka peluang aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menduduki beberapa jabatan sipil sehingga penunjukan Iqbal sebagai Sekjen sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Apakah selama ini ada ancaman sehingga dijaga TNI? Yang menurut saya sebenarnya cukup anggota kepolisian, tak harus TNI. Tapi kan sekarang institusi kejaksaan dijaga TNI. Memang selama ini ada kondisi darurat dan ancaman sehingga dijaga TNI?

Jika ada unsur pidana dalam kecelakaan maut tersebut, saya meminta kepolisian untuk menindak tegas. Dan ungkap penindakan terhadap pelanggaran yang ada secara terbuka.

Kejaksaan dan kepolisian bisa saja menindaklanjuti temuannya, dan Kementerian BUMN, DPR, dan siapa pun bisa melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum.

Jadi setelah KUHAP baru kami garap (RUU Perampasan Aset), kan ada dua tuh yang menunggu KUHAP ini, Undang-Undang Perampasan Aset dan juga Undang-Undang Kepolisian. Kan semua menunggu KUHAP.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca I. P. Panjaitan XIII, mengapresiasi program inovatif “Polisi Peduli Pengangguran” yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Banten.

Mari kita percayakan proses ini kepada penyidik Polri, saya yakin Polri memberikan pengayoman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan kasus ini pasti akan diselesaikan oleh kepolisian dengan baik.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal Mi, mengatakan bahwa institusi kepolisian secara umum tidak memiliki kewenangan terhadap warga negara asing, terutama jurnalis asing. Sebab, orang asing selama ini berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas berupa skema one way dari Jakarta ke arah Puncak, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 5 April 2025 pagi