Tunggu apalagi? Segera pidanakan. Menko Marves juga jangan sekedar obral wacana. Begitupula KPK agar segera memeriksa lembaga-lembaga pengawas ekspor yang main mata.

Bila Pemerintah benar-benar memperhatikan dan membela nasib rakyat kecil, seharusnya harga gas LPG 3 kilogram bersubsidi atau gas melon tersebut sudah diturunkan. Minimal sebesar 30 sampai 40 persen dari harga yang ada sekarang.

Kami mendesak Kementerian ESDM untuk terus meningkatkan kinerja sehingga masyarakat semakin sejahtera karena pembangunan energi dan sumber daya mineral yang ada. Bukan malah sebaliknya mereka terkena “kutukan SDA”. Dimana Masyarakatnya tetap miskin, SDA nya terkuras, dan lingkungannya hancur. 

Malam Hiburan Rakyat bertempat di pusat jajanan dan kuliner dari tanggal 3 sampai dengan 9 Juni 2023, dari  pukul 19.00 WIT hingga selesai. Ada juga kegiatan prosesi perahu panjang bertempat di pantai Bantemi, yang dilanjutkan dengan karnaval budaya bertempat di kawasan Kota.

Misalnya memberi panduan bagaimana sebuah lembaga good governance tidak maladministrasi, padahal ini juga dilakukan oleh  KPK melalui kajian sistem, Kejaksaan dalam konteks pencegahan.

Bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, menyambangi Kantor DPD PDIP Banten,  untuk menghadiri acara konsolidasi pemenangan Pilpres 2024.

Hingga kini, tidak ada kejelasan soal rencana PT AMMAN Mineral Internasional melantai di bursa saham.  Diketahui pula, perusahaan tersebut telah memasukkan dokumen pendaftaran IPO ke OJK pada tanggal 21 Maret 2023 lalu.

Saya percaya bahwa dalam lubuk hatinya Jokowi tidak lupakan sejarah dan karena itu juga maka saya percaya bahwa keberpihakan Jokowi pada PDI  Perjuangan tidak tergoyahkan.

Kalau tujuan subsidi tersebut ingin meningkatkan penggunaan kendaraan listrik agar terjadi penurunan emisi karbon jelas salah. Karena faktanya sumber energi untuk kendaraan listrik masih diambil dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.  Sehingga tingkat emisi karbonnya masih tinggi.

Jadi, memanjakan Freeport berarti Pemerintah bersikap diskriminatif terhadap komoditas lain, yang nyata-nyata patuh pada UU.  Ini kan contoh aneh bagi penerapan good goverrnance.