Komisi VII DPR RI mendukung penuh pengembangan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Sumatera Utara, seperti PLTA Sigura-gura, PLTA Tangga dan PLTA Asahan.

Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses, ke Provinsi Sumatera Barat. Hujan deras yang mengguyur kawasan Kota Padang menyebabkan banjir merata di seluruh jalan ibu kota provinsi ini.

Pertama, RUU Kesehatan justru menghilangkan mandatory spanding untuk kesehatan yang ada di UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Padahal budget yang ditetapkan dalam APBN dan APBD ini penting untuk menjamin kesehatan rakyat.

Kalau sekarang Bawaslu itu berwacana menurut saya melampaui kewenangan dan melampaui tupoksinya.

Ada gerakan besar, jaringan yang luas, serta sponsor dan  pendanaan yang kuat untuk mengkampanyekan perilaku LGBT di Indonesia. Itu dilakukan atas nama kebebasan dan hak asasi manusia.

Dua posisi ini sangatlah penting untuk menjalankan perluasan mandat OJK sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Yaitu pengawasan terhadap Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), aset keuangan digital, dan aset kripto. Serta, pengawasan terhadap industri keuangan non-bank yang diperluas dengan adanya peran untuk mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan

Fenomena banyaknya mahasiswa kita yang pindah kewarganegaraan saya kira cukup serius untuk diperhatikan. Ini jadi pekerjaan rumah besar, bagaimana caranya Pemerintah menciptakan lapangan kerja yang sehat, termasuk dalam hal pengupahannya.

Saya ingin menyampaikan isu tentang Dapil (daerah pemilihan) saya. Terkait Kerjasama Indonesia-india dalam Aceh Andaman- Nicobar yang telah dilakukan MOU antara badan penguasaan kawasan Sabang dan India sejak awal 2022 lalu. Ini merupakan kabar gembira buat Aceh sekaligus harapan baru buat Aceh.

Tentu perlu perhatian para aparat keamanan Kemlu kita untuk memastikan hal ini (pertemuan LGBT) tidak boleh terjadi. Kenapa? karena HAM di Indonesia bukanlah HAM liberal. HAM Indonesia HAM berke-Tuhan-an sebagaimana diatur dalam UU, HAM kita berbasis pada Pancasila ideologi kita sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Uji kelayakan dan kepatutan dilanjutkan dengan rapat internal pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan menyetujui memilih dua nama menjadi ADK OJK periode 2023-2028.