KPK dinilai telah mengingkari perjanjian yang dibuat pemerintah dengan warga negaranya. Hal itu terkait penetapan bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus korupsi BLBI.

Usai dilantik, tiga gubernur dan wakil gubernur terpilih digiring ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Wadah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pimpinan KPK yang terpilih nanti dapat membongkar kasus tindak kejahatan korupsi kelas kakap.

Selain tindak pidana pencucian uang (TPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa menjerat PT Gajah Tunggal Group milik Sjamsul Nursalim dengan pidana korporasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melacak sejumlah aset milik bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus korupsi BLBI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan uang yang disita dari laci meja kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim berkaitan dengan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 94 laporan gratifikasi menyambut hari raya Idul Fitri sejak 20 Mei hingga 10 Juni 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan akan menjerat bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyita sejumlah aset pemegang saham‎ Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjiah Nursalim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga telah “mengambil alih” peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu terkait penetapan bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim sebagai tersangka kasus BLBI.