Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menyinggung tiga dosa besar yang harus dihilangkan dari pesantren.

Oleh karena itu penanganannya perlu cepat dan perlu turun tangan pemerintah dari pusat.

Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR.

Lima poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh Pemerintah, jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai.

Kami juga sudah meminta Pemerintah, dan berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mengevaluasi pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Amanah ini berat, tapi sekaligus menantang. Justru di situ letak nikmatnya berjuang. Ada tanggung jawab besar untuk membawa PKS lebih signifikan dalam kontestasi politik nasional.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menaruh perhatian serius terhadap perkembangan permasalahan internasional atas meluasnya perang di kawasan Asia Barat.

Ketua DPR dan saya diminta berkomunikasi dengan Presiden untuk Pulau Enggano, penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan dengan komunikasi-komunikasi.

Tentu saja kami mengimbau untuk adanya gencatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang. Sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan damai.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa rapat kerja pembahasan revisi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP akan dimulai pekan depan.