Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta DPR untuk menolak Perppu No. 1 Tahun 2020 dan menggantinya dengan APBN-P. Dia menilai Perppu No. 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konsitusi.

Pada prinsipnya, MPR RI mendukung berbagai upaya pemerintah mengatasi pandemi Covid-19, namun juga tak ingin pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menuai permasalahan di kemudian hari.

Konser virtual “Berbagi Kasih, Tuhan Bersama Kita Melawan Covid-19”, bersama BIMBO dan para musisi dan tokoh bangsa ini, bisa serentak disiarkan berbagai saluran TV swasta nasional.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan Pemerintah untuk mewaspadai lonjakan kasus demam berdarah di Tanah Air.

Sebagai lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat, MPR, DPR, dan DPD RI perlu terus mendorong Pemerintah untuk menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional

Pemotongan ini terjadi pada semua lembaga negara dan kementerian yang menggunakan APBN. Anggaran MPR Tahun 2020 berkurang sebesar Rp 27 miliar. Pemotongan anggaran ini untuk penanganan penanggulangan pandemi COVID-19 oleh pemerintah. Pimpinan MPR juga rela tidak mendapat THR untuk penanggulangan COVID-19

Kepada Benny Ramdhani yang baru dilantik sebagai Kepala BP2MI. Banyak pekerja migran Indonesia di Malaysia, Arab Saudi dan lain-lain menyampaikan aspirasi bahwa mereka sangat kesulitan akibat Covid-19. Mereka minta dibantu, dilindungi bahkan dievakuasi.

Sebab, tidak kurang dari 89,75 persen dari semua kepala desa itu menyatakan tidak setuju jika warganya yang bermukim di perkotaan melakukan mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Keputusan ini sudah tepat sekaligus merupakan perwujudan langsung dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kepedulian terhadap dampak pandemic covid-19 juga dilakukan oleh MPR. Bahkan lembaga negara yang saat ini dipimpin oleh Bambang Soesatyo itu tak lelah-lelahnya peduli membantu masyarakat yang paling terdampak dari menggejalanya wabah itu.