Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung kebijakan pemerintah yang berhati-hati dalam perubahan status Covid-19 dari endemi ke pandemi.

Kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat pendaftaran tanah atau rumah susun dan jual beli adalah kebijakan yang absurd, mengada-ada, dan bisa di kategorikan sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

Komisi I DPR meyakini pelantikan Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lemhannas akan memperkuta analisis sipil ketahanan nasional. Langkah Presiden Jokowi dinilai cukup cermat.

Dirjen Penegakan Hukum ESDM ini nantinya akan memantau pelaksanaan kegiatan tambang agar tidak menyalahi aturan yang berlaku dan mengevaluasi kegiatan penambangan.

Dia berharap hilirisasi industri secara mutlak dijalankan dengan tujuan peningkatan nilai tambah produk bahan tambang mineral dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Mereka tidak punya harapan yang lain untuk mendapatkan dana penyambung kehidupan. Sementara pesangon tidak dapat diandalkan, sebab tergantung pada perusahaan bekerja. Bahkan dalam beberapa kasus, pesangon tidak diberikan sebab perusahaannya tidak mampu.

Sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi Presiden perlu menentukan sikap. Jangan sampai masalah penambangan batuan andesit di Wadas ini merembet pada pembangunan Bendungan Bener yang merupakan proyek strategis nasional (PSN)

Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus), Deni Gunawan, menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses Fit and Proper Test (FPT) calon Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta jajaran Densus 88 Antiteror Polri untuk turut mengamankan event internasional di Indonesia sepanjang 2022.