UU itu dibuat oleh DPR sendiri tetapi mereka justru yang paling terdepan menjadi pelanggarnya

Bagaimana Waskita Karya bisa meningkatkan performance-nya ke depan? Apakah bisa mencari proyek sendiri di luar penugasan yang benar-benar bisa menyehatkan perusahaan?

Komisi X menyisir anggaran Pendidikan 20 persen APBN harus difokuskan pada program anggarn yang tepat sasaran.

Kalangan dewan mempertanyakan langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya (Persero) yang terus menerus mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah.

Menurutnya, pembangunan untuk ruas tol Kayu Agung memakan anggaran hingga Rp2,004 triliun. Sementara Ciawi sekitar Rp996 miliar.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Kementerian PPN/Bappenas dan mendorong agar menggunakan anggaran secara berkualitas.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai, Tugas dan fungsi organisasi BRIN, sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut, sangat tambun. Dikhawatirkan akan banyak fungsi yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menjelaskan, daya dukung lingkungan yang tidak mencukupi akan mengganggu gerak ekonomi dan mengganggu pertumbuhan. Selain itu dampak kesehatan juga akan menjadi persoalan berikutnya.

Badan peradilan khusus ini nantinya memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, seperti perkara perselisihan hasil pilkada, administrasi pilkada, dan perkara tindak pidana pilkada.