Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung rencana pemerintah mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Yang direkomendasikan DPD NasDem Paniai jadi anggota DPRD justru orang yang selama ini tidak terdaftar sebagai Caleg, bukan pula anggota Partai NasDem.

Fraksi Partai NasDem DPR RI berubah sikap. Sekarang fraksi partai besutan Surya Paloh itu menyatakan tidak ikut mendukung kelanjutan pembahasan revisi UU Pemilu

Klaim Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut Jokowi menegur Kepala KSP Moeldoko terkait isu kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuai kritik dari Partai NasDem.

Sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengungkap isu kudeta dinilai menimbulkan kekisruhan dan merugikan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Wacana normalisasi pelaksanaan Pilkada serentak nasional yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu terus menuai komentar dari berbagai kalangan.

Fraksi NasDem DPR RI menolak keras persyaratan persyaratan minimal pendidikan tinggi bagi calon capres (Capres) hingga calon legislatif (Caleg) sebagaimana isi draf revisi Undang Undang (RUU) Pemilu yang beredar.

Hampir seluruh fraksi di DPR RI tidak sepakat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar 2024 mendatang. Mayoritas fraksi maunya pilkada serentak dinormalisasi dan diadakan pada tahun 2022 dan 2023.

Larangan bagi bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengikuti pemilihan umum yang tertuang dalam di dalam draf RUU Pemilu sebenarnya bersifat normatif.