Komite II DPD meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah.

Partai Demokrat merasa heran dengan pernyataan pemerintah soal draf Omnibus Law UU Cipta Kerja tentang rumusan Pasal 70 yang salah ketik. Hal itu terkait pemberian kewenangan kepada Presiden untuk mengubah Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah (PP).

DPR bersama Pemerintah akan merevisi draf Omnibus Law UU Cipta Kerja terkait rumusan Pasal 70 yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengubah Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Dukungan dan kerjasama dengan Pemerintah sangat diperlukan. 

Andi Hartono berpesan kepada Jajaran Pemerintah Daerah setempat agar dapat membantu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan terhadap lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini.

Makodim 0621/Kabupaten Bogor dibangun dari anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor senilai Rp9 Miliar.

Komisi III DPR kembali membahas RUU carry over, yakni RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. Untuk itu, Komisi III DPR meminta pemerintah melalui Menkumham untuk mengirim perwakilan guna melakukan pembahasan.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengapresiasi terobosan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Pemerintah yang memusuhi negara Suriah, kata Assad, masih berusaha mendukung teroris yang menyandera warga sipil dan menggunakannya sebagai perisai manusia terhadap pasukan yang maju di Idlib.

Komentar itu disampaikan ketika pasukan pemerintah Suriah membuat kemajuan yang signifikan di provinsi Aleppo di barat laut negara itu.