Ini kan perlu dievaluasi secara sungguh-sungguh. KPK dapat mendalami kinerja para pengawas ekspor ini. Jangan-jangan ada main atau pembiaran antara petugas dan eksportir ilegal. Selain itu Pemerintah harusnya segera melacak dari pelabuhan mana dan perusahaan apa yang melakukan tindak ekspor ilegal tersebut dan segera memidanakannya.

Rencana penambahan libur hari Idul Adha 2023 lantaran adanya perbedaan Hari Raya Idul Adha antara pemerintah dan Muhammadiyah

Parlemen (Indonesia) betul-betul support untuk kunjungan (Pemerintah Vanuatu) ini dan kita harap dari kunjungan ini pemerintah (Indonesia dan Vanuatu) bisa saling follow-up untuk hal-hal yang feasible. (Kami setuju) membentuk kerja sama bilateral antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Vanuatu yang akan terlaksana dalam waktu dekat.

Pertemuan ini merupakan momentum yang penting untuk masa depan bangsa, khususnya demokrasi di Indonesia. Niat baik kedua pemimpin muda ini tentu didasarkan pada semangat politik rekonsiliasi, yang akan memulai babak baru bagi hadirnya sinergi, kolaborasi, dan gotong royong di antara sesama anak bangsa.

Kunjungan tersebut adalah yang pertama bagi Gates ke China dalam empat tahun, dan termasuk pertemuan langka antara kepala negara China dan pemimpin bisnis asing.

Nusatani merupakan sebuah program kerjasama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan SurfAid dalam rangka meningkatkan akses masyarakat di daerah-daerah 3T

Laporan itu mengatakan 6.337 warga sipil tewas "karena alasan politik" antara 1 Februari 2021 dan 30 September 2022, dan 2.614 terluka

Jumlah total hulu ledak nuklir di antara sembilan kekuatan nuklir, Inggris, China, Prancis, India, Israel, Korea Utara, Pakistan, Rusia, dan Amerika Serikat, turun menjadi 12.512 pada awal 2023, dari 12.710 pada awal 2022.

Kerja sama antara Riyadh dan Beijing juga telah memperdalam keamanan dan teknologi sensitif di tengah menghangatnya hubungan politik, yang menjadi perhatian Amerika Serikat (AS).

Bambang Kristiono menyampaikan perlu dilakukan sinkronisasi antara RUU ITE dengan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul akibat aktivitas di dunia siber.