Pemerintah jangan tutup mata dengan pelanggaran ini. Bila benar usaha penambangan andesit di Desa Wadas belum berizin, seperti yang disampaikan Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM, maka harus dianggap sebagai perbuatan ilegal. Karena itu harus ditindak. Bukan malah didiamkan dan dicarikan pembenaran

Hal itu merespons terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kepegawain KPK

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih semrawut dan selalu menjadi perdebatan kita. Kami ingin memastikan PPKS itu selesai dengan baik. Kalau PPKS tidak selesai dengan baik, maka program sosial menjadi sia-sia.

Semangat demokrasi harus diiringi oleh kesetaraan perwakilan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemilu 2024 pun tidak menutup kesempatan, terutama untuk perempuan. Hal ini penting untuk menciptakan kebijakan publik yang kaya perspektif, efektif, dan tepat.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meninjau secara langsung progres pembangunan stasiun dan rel ganda Rancaekek.

Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan, Ditjen Perkeretaapian dan BPTJ Kemenhub meningkatkan SDM pengawas dan membuat skema pengawasan berbasis teknologi terhadap kendaraan ODOL.

Kementerian ESDM seharusnya tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) selama amdalnya tidak disusun dengan baik sehingga menimbulkan penolakan dari warga.

Poin berikutnya, Komisi V meminta Ditjen Perkeretaapian dan Direktur PT. KCIC memperjelas status kepemilikan dari struktur permodalan pasca perubahan postur anggaran dalam penyelenggaraan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Karena sebenarnya tidak ada amar putusan MK yang memerintahkan untuk mengubah UU PPP.